Jumat tanggal 23 Juni 2023 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap Jl. Jendral Sudirman Nomor 200 Kel Sidanegara Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap. telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD (Kabupaten/Kota) dengan tema ‘Mengurai Dinamika Hukum Pidana Kampanye di Media Sosial”

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bachtiar Hastiarto, S.H., M.H (Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap), Muhammad Ismet K, S.H., M.H. (Jaksa Fungsional Kejari Cilacap), Samikun S.Pd., S.H., M.H (Jaksa Fungsional Kejari Cilacap) serta anggota sentra Gakkumdu Kabupaten Cilacap. Adapun dalam rapat tersebut membahas mengenai:

a. Peraturan Komisi Pemilu RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomot 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

c. Mengurai Dinamika Hukum Pidana Kampanye di Media Sosial dengan isi pembahasan yakni sebagai berikut:

  1. Kampanye dengan menggunakan media sosial juga dinilai jauh lebih efektif dan efisien menyasar kaum menengah ke atas, dibandingkan dengan melakukan kampanye konvensional yaitu menggunakan atribut parpol dan berorasi di ruangan terbuka.
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di PASAL 1 AYAT 35, kampanye pemilu diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan atau citra diri peserta pemilu.
  3. Penjelasan Pasal 69-76 PKPU NO 23 Tahun 2018 tentang Larangan dan Sanksi Kampanye.
  4. Penjelasan Pasal 35-37 PKPU NO 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Kampanye di Media Sosial dan Iklan Kampanye.
  5. Larangan Kampanye dan Pasal Pidana Kampanye
  6. Langkah Pencegahan yakni: Pelaksana kampanye di media sosial lebih mudah dipantau dari sisi pengawasan, dibandingkan dengan pelaksanaan kampanye tatap muka. Namun, Bawaslu Harus memiliki cara tersendiri untuk mengatasi pelanggaran kampanye di media sosial dengan cara bekerjasama dengan Kepolisian dalam hal pengawasan di media sosial dan juga memberikan pendidikan politik dan wawasan yang matang dalam hal kepemiluan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *