Rabu tanggal 05 Juli 2023 bertempat di RM D’Pillars Jalan Katamso Cilacap, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Masyarakat (DBM) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa

Adapun hadir dalam kegiatan tersebut yakni:

  • Bintang Dwi Cahyono, A.P.,M.M. (Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap)
  • Sonang Simanjuntak, S.H.M.H (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Cilacap)
  • Kepala UPK se Kabupaten Cilacap
  • Para tamu undangan lainnya

Rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 73 PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes dan Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021, sebagai salah satu tahapan dalam proses transformasi untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan yakni Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa

Bahwa keseluruhan aset yang dikelola oleh UPK sampai saat telah berkembang, dimana seluruh aset ini akan dialihkan menjadi penyertaan modal milik bersama masyarakat pada Bumdes Bersama yang akan dibentuk. Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan ini salah satu program nasional yang sudah ditutup pada tahun 2015 dan program ini tidak bisa dibuka kembali. Tetapi ada PP Nomor 11 Tahun 2021 yang menyebutkan agar pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks program ini wajib dibentuk dan rubah wujudnya menjadi badan usaha milik desa bersama.

Adapun dalam sambutannya Sonang Simanjuntak, S.H.,M.H (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Cilacap) menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Cilacap siap melakukan pelayanan terkait konsultasi hukum, dan juga Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

Pada khususnya dibidang pidana khusus kami juga siap menerima laporan aduan masyarakat berbasis online (spdp online).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *